Thu. Oct 21st, 2021

NagaBola.net

informasi Berita Bola 24 Jam

KPK Minta Eks Koruptor Tak Dicalonkan di Pilkada, PSI: Mestinya Ringan

2 min read

Jakarta – Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mendukung gagasan KPK yang meminta partai politik tak mencalonkan mantan koruptor di Pilkada 2020. PSI menilai permintaan KPK itu ringan untuk dilakukan.

“Apa yang diminta oleh KPK itu, parpol tidak mencalonkan mantan eks koruptor itu merupakan sebuah permintaan yang mestinya permintaan yang ringan saja bagi partai politik. Karena pada dasarnya kan reformasi yang memungkinkan parpol lahir menjamur di negeri ini kan salah satu tujuannya adalah memerangi korupsi,” kata Sekjen PSI Raja Juli Antoni saat dihubungi, Sabtu (27/7/2019) malam.

Toni berharap tak ada perlawanan dari parpol terhadap permintaan KPK itu. Meski ada aturan tentang batasan waktu eks koruptor maju di pemilu, Dia menilai hal itu tak mengubah substansi.

“Justru pertanyaan aneh ketika ada resistensi dari partai politik untuk menolak gagasan KPK, itu bisa berdebat tentang legal formal bahwa berapa tahun koruptor yang boleh, berapa tahun koruptor yang tidak. Tapi secara substansial kan koruptor ya koruptor, mau kamu dipenjara satu hari pun misalkan karena secara sah terbukti melakukan tindak pidana korupsi, ya itu koruptor,” ujarnya.

PSI juga mendukung permintaan KPK itu sebagai usaha pemberantasan korupsi. Menurut PSI permintaan itu merupakan gagasan yang baik dari KPK.

“PSI tetap konsisten menegakkan usaha untuk pemberantasan korupsi, jadi tetap PSI dukung ide KPK tentang mengharamkan eks koruptor menjadi calon di pilkada ke depan. Itu gagasan yang baik yang harus didukung,” ucapnya.

KPK sebelumnya meminta parpol tak mencalonkan orang yang punya rekam jejak buruk untuk Pilkada 2020 nanti. Permintaan itu didasari pada kasus Bupati Kudus Muhammad Tamzil yang tersandung korupsi untuk kedua kalinya.

“Dengan terjadinya peristiwa ini, KPK kembali mengingatkan agar pada Pilkada Tahun 2020 mendatang, partai politik tidak lagi mengusung calon kepala daerah dengan rekam jejak yang buruk,” Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan saat konferensi pers di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu (27/7/2019).

Baca juga !