Fri. Oct 7th, 2022

NagaBola.net

informasi Berita Bola 24 Jam

Bom Waktu Krisis Myanmar

5 min read

Sudah lebih dari 760 rakyat Myanmar tewas di tangan aparat keamanan dalam gejolak politik akibat kudeta yang terjadi saat ini di negara itu.

Tiga bulan setelah readyviewed militer menggulingkan pemerintahan demokrasi pada 1 Februari lalu, keadaan negara itu tak kunjung membaik. Warga sipil saban hari selalu diliputi rasa was-was jika hendak keluar rumah.

Khawatir kalau mereka pulang tinggal nama, meski tidak melakukan apa-apa. Sebab, aparat keamanan tak segan menangkap, menganiaya atau menembak di tempat penduduk yang menurut mereka mencurigakan.

 

Di antara para warga sipil yang meninggal akibat kekerasan aparat keamanan terdapat 50 orang anak-anak.

Dalam tiga bulan selepas kudeta, perekonomian Myanmar yang semula menjadi salah satu yang berkembang cukup pesat di Asia Tenggara, kini justru terjun bebas dan terancam masuk ke jurang kemiskinan. Krisis politik membuat roda perekonomian di Myanmar semakin sulit bergerak.

Konferensi Tingkat Tinggi Perhimpunan Negara-negara Asia Tenggara (ASEAN) yang digelar pada 24 April di Jakarta terlihat belum memberikan dampak supaya bisa menghentikan krisis politik di Myanmar. Padahal saat itu seluruh delegasi yang hadir, termasuk pemimpin junta Myanmar, Jenderal Min Aung Hlaing, mendengar langsung lima usulan yang disampaikan.

Sampai saat ini, dari seluruh usulan itu belum ada satu pun yang berjalan. Hal ini membuat banyak pihak mengkhawatirkan jika kondisi itu berlarut-larut terjadi, maka akan timbul malapetaka berupa krisis kemanusiaan dahsyat di Myanmar.

Belum lagi dengan kondisi pandemi virus corona yang semakin membuat fokus banyak negara, termasuk di Asia Tenggara, terbelah. Selain itu, sejumlah negara Asia Tenggara juga sedang dihadapkan dengan persoalan sengketa di Laut China Selatan dengan China.

China yang menjadi sekutu terdekat Myanmar saja sudah khawatir jika krisis di negara itu berlanjut maka bisa menjurus kepada perang saudara.

“Jika ketegangan terus meningkat, maka akan terus terjadi konfrontasi, hal itu akan menyebabkan kekerasan terus bertambah, akibat kekerasan maka akan timbul korban dan bisa saja mereka menuju ke arah yang salah. Maksudnya adalah Myanmar semakin kacau atau bahkan terjadi perang saudara,” kata Duta Besar China untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Zhang Jun, seperti dikutip dari Associated Press.

Zhang menyatakan jalan diplomasi adalah jalur terbaik untuk memecahkan persoalan di Myanmar. Dia memilih mendukung ASEAN untuk menjadi pelopor penyelesaian konflik itu.

Infografis Siasat Pedemo Myanmar Hadapi Junta Militer(CNNIndonesia/Basith Subastian)

Yang menjadi masalah selanjutnya adalah gerakan ASEAN seolah sangat lambat. Sampai hampir dua pekan setelah KTT di Jakarta, Brunei Darussalam sebagai keketuaan ASEAN belum juga membuat keputusan terkait usulan itu, termasuk soal menunjuk utusan khusus untuk menengahi persoalan di Myanmar.

Hal ini sangat penting karena berkejaran dengan waktu. Sebab saat ini krisis di Myanmar saat ini sudah semakin meruncing.

Kelompok oposisi yang membentuk Pemerintahan Persatuan Nasional (NUG) bahkan mendirikan sayap militer untuk menghadapi serdadu junta (Tatmadaw). Selain itu, para aktivis pro-demokrasi yang sebagian besar adalah anak-anak muda juga memutuskan masuk hutan dan bergabung dengan milisi etnis separatis untuk berlatih militer dan menggunakan senjata api.

Jika Brunei tidak sigap mengambil langkah dan terpaku dengan birokrasi, maka akan berbahaya bagi keselamatan rakyat Myanmar.

“Krisis kemanusiaan membuat kita harus agak mengesampingkan proses itu. Brunei tidak boleh menunggu lebih lama lagi untuk menunjuk utusan khusus. Kita tidak bisa lagi menunggu ASEAN Summit yang rencananya digelar pada Oktober mendatang untuk menerapkan konsensus itu. Faktanya dalam pertemuan di Jakarta sudah disepakati masalah Myanmar harus ditangani secara cepat,” kata peneliti CSIS, Evan Laksmana, seperti dikutip dari South China Morning Post.

Tentu, kata Evan, jika konflik di Myanmar tidak bisa diselesaikan di masa kepemimpinan Brunei di ASEAN, maka mereka harus mendekati negara-negara yang akan menduduki posisi itu di masa mendatang, seperti Kamboja pada 2022 dan Indonesia di 2023, untuk memastikan agenda penyelesaian krisis tetap berjalan.

Di sisi lain, ada potensi krisis Myanmar bisa merembet dan meluas ke wilayah sekitarnya. Jika krisis terus memburuk dan skala kekerasan semakin sering terjadi, maka salah satu hal yang akan terjadi adalah gelombang pengungsi ke wilayah yang lebih aman.

Salah satu negara yang saat ini menjadi tumpuan para pengungsi di kawasan perbatasan adalah Thailand.

Menurut peneliti Pusat Studi Pertahanan dan Perdamaian Universitas Al Azhar Indonesia, Ramdhan Muhaimin, untuk saat ini Thailand mungkin masih bisa terima dengan jumlah penduduk Myanmar yang mengungsi menghindari konflik.

 

“Namun, kalau semakin banyak, maka pasti mereka juga akan kerepotan. Pengungsi itu kan butuh asimilasi dengan masyarakat dan prosesnya tidak mudah, pasti bisa menimbulkan gejolak sosial dan masalah baru,” kata Ramdhan kepada CNNIndonesia.com.

Selain itu, aksi kekerasan yang terus terjadi bisa membuat Myanmar masuk dalam kekacauan (chaos). Sebab, gerakan menentang kudeta itu tidak hanya terjadi di daerah tertentu, tetapi hampir serentak di seluruh wilayah.

Hal itu membuat potensi konflik hampir terjadi di seluruh negeri. Dalam kondisi seperti itu, maka ketertiban dan keamanan masyarakat akan hilang seketika, dan membuat posisi warga sipil semakin rentan menjadi korban kejahatan.

“Bahkan sangat besar kemungkinan menjadi negara gagal,” ujar Ramdhan.

Perang saudara juga bakal membuat permasalahan baru, yakni maraknya penyelundupan senjata. Persoalan itu akhirnya juga bisa berimbas mengganggu keamanan kawasan.

Terkait persoalan kegigihan kelompok oposisi untuk terus melakukan perlawanan, menurut Ramdhan hal itu tergantung dari ketersediaan logistik. Selain itu faktor semangat orang-orang yang terlibat dan taktik yang digunakan juga ikut menentukan.

Sebab, meski junta Myanmar dengan berbagai cara mencoba memotong arus informasi dengan memberedel surat kabar, memutus jaringan internet dan pemancar sinyal nirkabel, tetapi gerakan massa tetap berjalan.

Banyak hal yang membuat gerakan antikudeta di Myanmar masih terus menggeliat. Sebab, mereka juga belajar dari masa lalu ketika sebelum era transisi demokrasi. Saat itu para aktivis seperti Aung San Suu Kyi dan rekan-rekannya bergerak secara sembunyi-sembunyi.

Kudeta yang kembali dilakukan militer Myanmar justru membuat para milisi etnis dan rakyat memilih bersatu untuk mempertahankan keinginan mereka untuk berdemokrasi.Selain itu, Myanmar adalah negara yang memiliki sejarah panjang pemberontakan separatis dari latar belakang etnis. Metode gerilya juga terus digunakan para milisi untuk menggempur tentara sampai saat ini.

“Satu-satunya hal yang menjadi prestasi rezim junta saat ini adalah seluruh negeri bersatu melawan mereka,” kata peneliti independen terkait konflik, perdamaian dan hak asasi manusia di Myanmar, David Mathieson.

Menurut Direktur Institut Keamanan dan Studi Internasional Universitas Chulalongkorn, Bangkok, Prof. Thitinan Pongsudhirak, rezim junta Myanmar salah perhitungan dengan melakukan kudeta. Dia mengatakan junta seolah merasa masih punya kekuatan untuk menekan rakyat, memberangus gerakan pro-demokrasi dan kemudian mengambil kekuasaan.

“Namun kali ini perlawanan kelompok pro-demokrasi lebih sengit. Ada perubahan besar dalam satu dasawarsa terakhir. Sekali saja rakyat keluar dari kegelapan selama lima dekade, mereka selamanya ingin tetap berada di bawah naungan cahaya demi masa depan yang lebih baik,” kata Pongsudhirak, seperti dikutip dari The Irrawaddy.

 

 

Baca juga !